Konflik Timur Tengah Ancam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Portal News Day - JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai berpotensi tertekan akibat eskalasi konflik di Iran dan kawasan Timur Tengah.

Tanpa respons kebijakan yang terukur, pertumbuhan ekonomi berisiko peleset target pada APBN 2026.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics Core (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan, pihaknya sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 hanya berada di kisaran 4,9 hingga 5 persen, bahkan sebelum eskalasi konflik terbaru dan perkembangan perjanjian dagang dengan AS.

Prediksi tersebut sudah berada di bawah target pertumbuhan ekonomi di APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Dengan memburuknya situasi geopolitik global, pertumbuhan ekonomi berpotensi turun lebih dalam. "Pasti dong (berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi)," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Hendri, tekanan utama berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia apabila konflik berlangsung lama dan meluas.

Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap kenaikan harga energi global.

Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada biaya energi domestik, tetapi juga mendorong kenaikan biaya transportasi dan biaya produksi yang kemudian merembet ke kenaikan harga berbagai komoditas.

Kondisi ini berpotensi memicu imported inflation serta menekan daya beli masyarakat.

"Dan kalau itu (kenaikan harga minyak global) sudah terjadi, menurut saya tidak akan mudah untuk turun, karena akan berpengaruh terhadap lebih banyak negara," ucapnya.

Kondisi tersebut, ditambah dengan mulai diimplementasikannya perjanjian perdagangan dengan AS, akan memberikan dampak lanjutan ke sektor riil.

Lihat Foto

Hendri bilang, akan ada beberapa sektor usaha yang tidak meningkatkan produksi karena ada kesepakatan dengan AS untuk mengimpor jumlah tertentu.

Hal ini akan membuat harga barang di dalam negeri jadi meningkat.

"Saya khawatir ini akan ada dampak sosial politik, kalau kemudian terjadi ada kenaikan harga. Karena ini tidak hanya harganya yang naik, tetapi juga persediaan barangnya itu yang juga jadi masalah," imbuhnya.

Oleh karenanya, dia menekankan pentingnya skenario kebijakan yang jelas untuk menghadapi berbagai kemungkinan dari dinamika global ke depannya.

Tanpa langkah konkret yang terkoordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor usaha, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dinilai akan semakin sulit dihindari.

"Jadi ini yang kita perlu lihat, kita ingin dengar dari pemerintah, orkestrasi kebijakan apa untuk menghadapi ini? Skenario satu, skenario dua, skenario tiga. Karena sebenarnya menghadapi ini kan bukan hanya pemerintah, pihak-pihak lain seperti pengusaha dan sebagainya, mereka akan ikut di dalam menyelesaikan masalah ini. Makanya kalau strateginya tidak ada, bagaimana akan gandengan tangan antara pemerintah dengan swasta?" papar Hendri.