Wali Kota Bitung Hadiri FGD Nasional untuk Mewujudkan Bitung sebagai Pusat Logistik Udara dan Laut di Indonesia Timur

Bitung – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, berpartisipasi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang membahas potensi Sulawesi Utara sebagai pusat logistik udara dan laut di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Acara ini berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, di Aula Gedung Keuangan Negara Manado.

FGD ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay, serta para pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.

Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam mendukung percepatan pengembangan Sulawesi Utara sebagai pusat logistik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Diskusi dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara, Erwin Situmorang, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulut, Riko Lieke. Dalam acara ini, hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, pimpinan Bank Indonesia Sulut, serta berbagai pelaku usaha logistik, eksportir, importir, dan investor dari Indonesia dan Tiongkok.

Pentingnya Pelabuhan Bitung dalam Sistem Logistik Nasional

Dalam paparannya, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menekankan potensi layanan direct call dari Pelabuhan Bitung. Menurutnya, ini dapat menjadi titik balik dalam sistem logistik nasional, dengan waktu pelayaran ke Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dapat dipangkas dari 25–30 hari menjadi hanya 7–10 hari. Yulius menambahkan bahwa biaya logistik juga diperkirakan dapat turun antara 20 hingga 30 persen.

“Pengembangan Pelabuhan Bitung bukan hanya kepentingan Sulawesi Utara, tetapi juga seluruh kawasan Sulampua. Bitung harus menjadi simpul nasional yang dapat menarik investasi berkualitas,” katanya.

Peran Tiongkok dalam Perdagangan Bilateral

Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, menyoroti posisi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok meningkat signifikan, dari 44 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 148 miliar dolar AS pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan lebih dari 230 persen. Pada periode Januari hingga November 2025, nilai perdagangan tersebut mencapai 150,36 miliar dolar AS dengan neraca perdagangan yang relatif seimbang.

Djauhari juga menambahkan bahwa investasi Tiongkok di Indonesia terus tumbuh, mencapai 8,1 miliar dolar AS pada tahun 2024, menjadikannya salah satu dari tiga besar investor asing di Indonesia. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor, termasuk logam, transportasi, energi, kimia, dan infrastruktur.

Menurut Djauhari, rencana direct call dari Bitung ke Tiongkok merupakan langkah penting dalam rantai pasok Asia Timur. “Ini akan memperkuat Poros Maritim Dunia dan sejalan dengan Belt and Road Initiative, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk di kawasan timur,” ujarnya.