Tingkat Kepuasan Tinggi, Prabowo Dinilai Tak Butuh Cawapres Elektoral di Pilpres 2029

Portal News Day - TRIBUNJAKARTA.COM - Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen dinilai sebagai modal yang kuat menuju Pilpres 2029. Prabowo bahkan tidak perlu sosok cawapres yang membantu secara elektoral.

Analisis tersebut disampaikan pengamat politik Adi Prayitno saat bicara di akun Youtubenya (@adiprayitnoofficial), dikutip Rabu (18/2/2026).

Diberitakan sebelumnya approval rating hampir 80 persen itu merupakan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara nasional pada 15-21 Januari 2026.

“Kalau kita bicara tingkat kepuasan publik yang hampir 80 persen, seorang presiden petahana untuk maju yang kedua kalinya relatif lebih mudah memenangkan pertarungan politik,” kata Adi.

Tak Perlu Bantuan Cawapres

Adi menilai tingginya approval rating membuat Prabowo tidak memerlukan bantuan cawapres dalam mendongkrak elektabilitasnya.

“Dengan angka kepuasan hampir 80 persen, sebenarnya tidak terlalu membutuhkan calon wakil presiden yang bisa menambah elektabilitas,” jelasnya.

Menurut Adi, variabel elektabilitas cawapres bisa dikesampingkan. Yang lebih penting adalah kemampuan figur tersebut menjaga stabilitas dan konsolidasi politik.

Kriteria Cawapres: Loyal dan Konsolidatif

Adi mengungkap setidaknya ada beberapa kriteria cawapres yang dinilai ideal untuk mendampingi Prabowo pada 2029.

Sosok orang nomor dua itu haruslah loyal, dapat diterima dan tidak menimbulkan konflik dalam koalisi.

“Cukup cari cawapres yang bisa mengonsolidasi, loyal, dan tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Adi menyebut Prabowo bisa mencontoh pengalaman presiden sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi yang mampu memenangkan periode kedua meski memilih pendamping yang bukan figur teratas dalam survei elektabilitas.

"Saya kira itu sudah termaktub ya dalam bagaimana SBY di periode kedua ataupun Jokowi di periode kedua," jelasnya.

Dengan kondisi politik saat ini, Adi menilai partai-partai pendukung pemerintah wajar mulai berlomba mengincar posisi cawapres.

Namun, menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif.

“Siapapun cawapresnya nanti, kuncinya dua: hak prerogatif presiden dan tentu saja faktor takdir politik,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.