Sosial

Tantangan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Semarang

• Oleh Smart Newsroom
• 25 Jun 2026 09:44
• 12

Portal News Day - Sebelumnya, dua sekolah telah ia datangi. Tak satu pun memberi rasa aman. Abas sempat bersekolah di sekolah dasar umum, tetapi pelajaran terasa terlalu berat. Lebih dari itu, ia harus menghadapi perundungan—sesuatu yang tak pernah diajarkan dalam buku pelajaran.

Ajeng sempat mencoba mendaftarkan anaknya ke SLB negeri. Dua kali dan gagal. “Kuota penuh,” katanya menirukan jawaban yang diterima ketika mendaftarkan anaknya ke SLB negeri. Ada daftar tunggu, ada sistem inden—sebuah ironi untuk hak dasar bernama pendidikan.

Pilihan akhirnya jatuh ke SLB C Dharma Mulia. Di sana, Ajeng menemukan sesuatu yang sederhana namun penting: penerimaan. Guru-guru mengenal muridnya, pembelajaran disesuaikan, dan biaya masih terjangkau. Tetapi kenyamanan itu bukan tanpa cela. Kekurangan guru membuat satu kelas diisi siswa lintas jenjang. Abas yang duduk di kelas dua harus belajar berdampingan dengan siswa kelas empat.

Sementara itu, di ruang lain, Kepala Sekolah Sri Lestari Wahyuningsih menyadari betul keterbatasan itu. Ia satu-satunya guru berlatar pendidikan luar biasa. Selebihnya, guru umum yang belajar sambil mengajar. Minat terhadap jurusan pendidikan luar biasa kian surut, sementara kebutuhan terus bertambah.

“Sekarang, PLB jarang sekali (peminatnya). Jadi, yang bukan lulusan PLB bisa melamar (kerja) di sini, karena kami kekurangan guru. Guru-guru yang asli PLB sudah pensiun,” kata Wahyuningsih pada Senin, 9 Maret 2026.

Fenomena itu menjalar hingga SLB negeri. Di sana, persoalannya serupa: kekurangan tenaga pengajar. Rasio guru dan siswa melampaui batas ideal. Satu guru bisa menangani lebih dari sepuluh anak. Dampaknya sederhana namun krusial—kuota siswa ditekan. Walhasil, orang tua harus menunggu satu hingga tiga tahun agar anaknya mendapat kursi.

Di luar ruang kelas, cerita lain bermunculan. Yeni Endah Kusumaningtyas, warga penyandang disabilitas daksa berusia 38 tahun ini bercerita hanya sempat mengecap pendidikan hingga SMP. Kondisi fisiknya tak memungkinkan untuk melanjutkan.

“Saya lulus dari sekolah SMP Negeri 12 Banyumanik Semarang, mau lanjut sekolah SMA kondisi kesehatan semakin memburuk, dan ibu saya sudah tidak kuat gendong lagi,” ujar Yeni pada Rabu, 11 Maret 2026.

Namun, keinginannya untuk belajar tak pernah padam. Buku-buku bekas dari temannya menjadi jendela dunia. Dari sana, ia menemukan jalannya sebagai penulis ketika menjadi penulis blogger lalu menjuarai berbagai kompetisi menulis dan menelurkan ratusan karya baik karya sastra maupun artikel populer.

Karya-karya itu dihasilkan dari satu telunjuk kanannya, sebab telunjuk kirinya terkena kontraktur sehingga sulit digerakan. Belum lagi, saat laptopnya rusak sehingga memaksanya menulis di atas layar ponsel berukuran 6,4 inci.

“Ya harapan disabilitas lain bisa lebih beruntung daripada saya, mereka harus mendapatkan akses pendidikan yang baik, karena saya masih yakin pendidikan menjadi salah satu jalan mengubah nasib, termasuk untuk para disabilitas,” katanya.

Di sisi lain, Sofyan, salah satu disabilitas netra ingat betul pada tahun 1980-an banyak kawan-kawannya yang tidak menempuh pendidikan formal, seperti SD, SMP, dan SMA. Pasalnya, saat itu informasi tentang akses pendidikan itu tidak sampai ke mereka. Berbeda dari Gen Z saat ini, informasi sangat mudah didapat, di antaranya melalui ponsel.

Pria berusia 40 tahun itu mengungkapkan, akses pendidikan saat itu bahkan tak terdengar oleh sebagian penyandang disabilitas. Tapi meskipun saat ini informasi lebih terbuka, ia menilai aksesnya tetap sempit.

‘’Terlebih yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi jumlahnya sangat sedikit. Dari sekitar 70 anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Semarang yang bisa sampai kuliah hanya 4 orang,’’ katanya.

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Semarang, Laili N Linda Fatmawati mengungkap, akses pendidikan bagi disabilitas di Kota Semarang masih cukup terbatas.

Meski ada klaim ada pemerintah telah membentuk banyak sekolah inklusi bagi para disabilitas, tapi faktanya masih banyak para disabilitas yang mendapatkan diskriminasi. Pihaknya pada tahun ini mendapatkan laporan tiga kasus anak disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi mendapatkan diskriminasi.

Para disabilitas tersebut merupakan disabilitas autisme dan disabilitas low vision. “Bahkan gurunya saja di sekolah tersebut tidak paham ragam disabilitas sehingga kurang responsif dalam menangani para anak-anak disabilitas tersebut,” kata Laili.

Selain itu, masih banyak masalah lain yang dialami oleh para disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurut Laili, para orang tua dengan anak disabilitas harus antre ketika ingin menyekolahkan anaknya. Kondisi itu karena kondisi tenaga pengajar masih sangat kekurangan. “Iya sampai Inden, harus menunggu dulu."

Sementara itu, Relawan Sammi Institut Semarang, Anindha Gauri Naraswari menilai, akses pendidikan bagi disabilitas harus menjadi perhatian semua pihak termasuk sekolah swasta. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya ditanggung oleh sekolah negeri tetapi sekolah swasta juga harus turut ambil bagian.

“Sekolah inklusi masih terbatas, pemerintah Kota Semarang bisa ajak sekolah swasta untuk menggarap ini, ajak mereka untuk menerima disabilitas dengan membuka sekolah inklusi,” kata Naraswari.

Pihaknya masih memperjuangkan agar para disabilitas bisa mendapatkan pendidikan terutama di sekolah inklusi, ia meyakini, bahwa setiap disabilitas memiliki potensi kemampuan masing-masing yang harus dikembanglkan salah satunya lewat pendidikan. “Kami masih memperjuangkan teman-teman disabilitas yang berotak cerdas bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya,” ujarnya.

Kondisi Guru Minim Mempengaruhi Kuota Siswa

Di sebuah gedung bekas Balai Bahasa, satu ruangan besar dialokasikan sebagai Ruang Kepala Sekolah. Di sofa abu-abu terang, Sri Sugiarti duduk dengan nyaman sembari menjelaskan masalah utama yang tengah dihadapi SLB Negeri Kota Semarang. Ia menilai minimnya guru atau tenaga pendidik tak menjadi persoalan lagi. Sebab, SLB Negeri satu-satunya di Kota Semarang itu sudah lihai beradaptasi dengan mengurangi jumlah kuota penerimaan siswa baru.

Jumlah siswa tahun ajaran 2025/2026 di SLB Negeri sebanyak 526 anak yang masing-masing dibagi menjadi empat kategori disabilitas (A–D) dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Siswa terbanyak ada di pada kategori disabilitas C atau tunagrahita.

Bila dibandingkan dengan tahun ajaran 2024/2025, jumlah pendaftar menurun secara signifikan. Pada tahun ajaran lalu jumlah pendaftar mencapai 200 anak, kini jumlahnya menurun sebanyak 94 anak. Itu pun yang diterima hanya 29 siswa. Ditambah lagi, kuota kategori B-C jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA tidak dibuka sebab ada siswa yang melanjutkan jenjang.

Meski demikian, penurunan jumlah pendaftar itu tak membuat sistem pembelajaran menjadi ideal. Idealnya, satu guru mendidik lima anak di jenjang SD, sementara itu di jenjang SMP dan SMA satu guru mengampu delapan siswa. Sugiarti menjelaskan, saat ini, SLB Negeri Kota Semarang memiliki rasio 1:12 di mana satu guru mendidik dua belas anak atau lebih. Pihaknya kini sedang mengupayakan sistem pembelajaran yang ideal.

“Idealnya, satu guru mengampu lima anak pada jenjang SD. Pada jenjang SMP dan SMA satu guru mengampu delapan anak. Sekarang, sekolah kami rasionya satu banding dua belas. Tapi, sekarang kami sedang berusaha agar menyentuh angka ideal,” kata Sugiarti pada Selasa, 10 Maret 2026.

Kurangnya guru di SLB Negeri menjadi salah satu faktor sulitnya akses masuk ke sekolah tersebut. Beberapa orang tua siswa SLB Negeri mengaku harus menunggu satu sampai tiga kali tahun ajaran agar anak mereka dapat bersekolah di sana.

Sementara itu, untuk PLB di Kota Semarang sendiri belum ada. Hal tersebut menyebabkan SLB di Kota Semarang bergantung pada guru mutasi dan guru non-PLB. Alhasil, jumlah siswa tak sebanding dengan guru. Sugiarti mengungkapkan, sulit membuat akses yang ramah ABK. Hanya sedikit universitas di Kota Semarang yang ramah terhadap ABK. “Saya rasa potensi anak-anak disabilitas yang mampu melanjutkan pendidikan tidak banyak di Semarang. Belum banyak universitas yang inklusi terhadap anak ABK,” tuturnya.

Pemerintah Perlu Mengupayakan Kampus 2

Untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan bagi ABK di Kota Semarang, Sri Sugiarti berharap segera dilakukan pengalihan aset SLB Negeri Kampus 2. Meski demikian, ia menyadari merintis unit sekolah baru (USB) itu tak mudah. Sebab lahan yang digunakan itu aset milik pemerintah kota, sedangkan gedung sekolahnya milik pemerintah provinsi.

Meski Kampus 2 saat ini tetap dipakai untuk pembelajaran dan pelayanan ABK di wilayah Semarang Barat, statusnya masih pinjam-pakai sehingga perawatannya tidak dapat dilakukan secara maksimal. “Kami sudah melakukan mediasi terkait Kampus 2, tetapi kan tetap yang memutuskan itu pembuat kebijakan. Memang, Kampus 2 sudah difungsikan dan dirawat, tetapi tidak bisa maksimal karena alokasi anggarannya ke SLB Negeri Jalan Elang Raya bukan di Ngaliyan (Kampus 2).”

Terkait dengan unit sekolah baru di Kota Semarang, ia menjelaskan, itu bukan prioritas pemerintah provinsi. “Sekarang prioritasnya di kabupaten/kota yang belum ada SLB-nya. Kalau dari lahan, sumber daya, dan sarana-prasarana sudah siap di satu Kabupaten/kota, berarti program dari dinas sudah terpenuhi,” kata Sugiarti.

Di samping itu, alokasi anggaran pemerintah provinsi untuk melakukan pengalihan aset dan membuat sekolah baru di Kota Semarang tidak ada. Tak banyak yang ia harapkan dari pemerintah provinsi. Ia hanya ingin akses untuk ABK dimaksimalkan, terutama untuk pendidikan.

“Akses pendidikan bagi ABK itu untuk mereka berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. Saya harap perhatian untuk ABK lebih maksimal, walaupun memang sudah banyak dalam arti beberapa perhatian sudah ada. Tapi, jika memungkinkan pembuatan sekolah baru, ya kami terima untuk upaya pendekatan pelayanan pendidikan,” harap Sugiarti.

Komitmen Pemerintah Memperluas Partisipasi Warga

Terpisah, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyatakan telah melakukan sejumlah upaya untuk memperluas ruang partisipasi bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Menurut dia, hal itu dilakukan melalui berbagai program sosial, pendidikan, hingga transportasi publik untuk mewujudkan kota yang lebih inklusif.

Salah satu program utama yang ia sebutkan adalah pembangunan Rumah Inspirasi, yang dirancang sebagai pusat layanan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di tingkat kecamatan. Pembangunan ruang kota yang inklusif merupakan bagian dari visi pembangunan kota yang berkeadilan sosial. Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, sebanyak tujuh rumah inspirasi telah beroperasi sebagai ruang bertemu, bermain, dan memperoleh akses yang setara bagi penyandang disabilitas.

Tujuh Rumah Inspirasi tersebar di beberapa kecamatan, yakni Mijen, Tembalang, Semarang Barat, Semarang Tengah, Genuk, Gayamsari, dan Gunungpati. “Setiap kecamatan akan mendapatkan akses dan ruang untuk bermain, bertemu, dan diperlakukan setara dengan seluruh warga Kota Semarang,” ujar Agustina pada pertengahan Februari lalu.

Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pendampingan keluarga bagi penyandang disabilitas. Menurut dia, Rumah Inspirasi dirancang bukan hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi sebagai ruang sosial yang memungkinkan penyandang disabilitas dan keluarganya memperoleh dukungan, pembelajaran, serta akses layanan.

Untuk memperkuat pelaksanaannya, dia menyebut pemerintah kota juga tengah menyiapkan regulasi melalui Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) tentang pembentukan Rumah Inspirasi, serta sistem aplikasi SIDAKSOS untuk memudahkan pendataan dan pelayanan sosial.Memasuki tahun kedua pelaksanaan program, pemerintah kota menargetkan perluasan jaringan Rumah Inspirasi.

Sedangkan pada tahun 2026 ini, sembilan rumah inspirasi baru direncanakan dibangun di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Pedurungan, Ngaliyan, Tugu, Candisari, Banyumanik, dan Gajahmungkur. Selain pembangunan baru, pemerintah juga berencana menambah sarana dan prasarana di tiga rumah inspirasi yang sudah beroperasi, yaitu di Semarang Barat, Gayamsari, dan Gunungpati. “Kita kejar target yang lebih tinggi. Tidak boleh ada warga yang tertinggal. Semua harus mendapat layanan kesehatan yang layak. Ini janji kami kepada warga Semarang,” katanya.