Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR

Jakarta (ANTARA) - Pada Kamis siang, ribuan buruh dari berbagai aliansi memulai aksi unjuk rasa dengan long march menuju gerbang utama Gedung DPR/MPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Aksi ini diiringi oleh mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara, menyuarakan aspirasi mereka di tengah jalanan Jakarta.

Peserta aksi yang mengenakan atribut dari Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya tiba di lokasi unjuk rasa pada pukul 10.20 WIB, setelah berjalan kaki dari kawasan Senayan, tepatnya di area depan Stasiun TVRI.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan bahwa aksi ini berlangsung aman dan lancar, tanpa adanya tindakan kekerasan dalam penyampaian aspirasi buruh kepada pemerintah. "Kami ingin melakukan pertemuan dengan anggota DPR yang ada di dalam untuk menyampaikan aspirasi kami," ujarnya.

Ribuan peserta yang terlibat dalam aksi ini berasal dari berbagai organisasi, termasuk Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah, yang mencakup:

• Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM): Buruh meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.
• Stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Tuntutan ini juga mencakup pembentukan Satgas PHK untuk melindungi pekerja.
• Reformasi pajak perburuhan: Buruh meminta kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
• Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan: Tuntutan ini mendesak agar RUU disahkan tanpa menerapkan Omnibus law.
• Sahkan RUU Perampasan Aset: Buruh juga menuntut untuk memberantas korupsi melalui pengesahan RUU ini.
• Revisi RUU Pemilu: Tuntutan terakhir adalah untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan semangat buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.