PLBN Napan: Pintu Gerbang Pertumbuhan Ekonomi NTT
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan yang baru beroperasi di Kabupaten Kupang menjadi simbol penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“PLBN Napan bukan hanya simbol kedaulatan negara, tetapi juga pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Johni dalam sebuah pernyataan di Kupang, pada hari Jumat.
PLBN Napan merupakan pos batas keempat di NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, mengikuti Mota Ain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Pos ini menghubungkan Indonesia dengan kawasan Enclave Timor Leste, yaitu Distrik Oeccusi.
Johni menambahkan, keberadaan PLBN Napan menunjukkan tanggung jawab besar NTT dalam mendukung kejayaan bangsa dan kebangkitan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah timur. “Sebagai garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan, NTT bukan hanya berfungsi sebagai benteng kedaulatan, tetapi juga sebagai ujung tombak ekonomi, penghubung antarbangsa, dan wajah persahabatan Indonesia,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur perbatasan seperti PLBN Napan diharapkan dapat mendukung konektivitas antarwilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, baik antar daerah maupun negara. Hal ini diprediksi akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, PLBN juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara,” tegas Johni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTT.
Dia juga mengungkapkan harapannya agar keberadaan PLBN yang memadai dapat memperkuat pengawasan dan mencegah pelanggaran hukum, termasuk penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya.
Johni berharap, seiring dengan beroperasinya PLBN Napan, pembangunan beberapa PLBN lainnya seperti Oepoli di Kabupaten Kupang, Haumeniana di Kabupaten TTU, dan Turiskain di Kabupaten Belu dapat segera dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut.




