Penutupan Selat Hormuz Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia Melalui Lonjakan Harga BBM

Portal News Day - JAKARTA, KOMPAS.com – Penutupan Selat Hormuz di tengah eskalasi perang Iran–Israel membuka skenario terburuk bagi perekonomian Indonesia. Harga minyak dunia yang melonjak berisiko menyeret harga BBM naik dan memicu lonjakan inflasi di dalam negeri.

Pengamat energi sekaligus Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, memperkirakan dalam skenario terburuk harga minyak bisa menembus 100 dollar AS (sekitar Rp 1.650.000) per barrel jika konflik terus meluas.

Fahmy mengatakan, dampak perang sudah langsung terlihat pada pergerakan harga minyak di pasar global.

“Sangat berpengaruh secara signifikan. Kalau kita lihat perkembangan harga di hari pertama penyerangan itu sudah naik jadi sekitar 67 dollar AS per barrel. Sekarang bahkan sudah di kisaran 80 sampai 87 dollar AS per barrel,” ujar Fahmi dihubungi Kompas.com, Senin (2/3/2026).

Jika dikonversi dengan kurs Rp 16.500, harga 67 dollar AS setara sekitar Rp 1.105.500 per barrel. Sementara 80 dollar AS setara Rp 1.320.000 dan 87 dollar AS sekitar Rp 1.435.500 per barrel.

Menurut dia, lonjakan harga semakin tak terhindarkan setelah Selat Hormuz ditutup. Jalur tersebut merupakan rute penting distribusi minyak dunia.

“Selat Hormuz itu jalur lalu lintas utama pengiriman minyak. Ketika ditutup, pasokan di pasar otomatis berkurang. Itu menjadi variabel besar yang menyebabkan harga minyak dunia makin mahal,” jelas Fahmy.

Ia memproyeksikan, apabila perang terus berlangsung dan eskalasinya semakin luas, harga minyak bisa menembus 100 dollar AS per barrel atau sekitar Rp 1.650.000 per barrel.

“Kalau perang tetap berlanjut dan meluas, tidak menutup kemungkinan harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel,” katanya.

Dampaknya terhadap Indonesia dinilai cukup berat. Fahmy mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara net importir minyak dengan kebutuhan impor BBM sekitar 1,2 juta barrel per hari.

“Harga minyak yang tinggi akan menambah beban APBN, terutama untuk subsidi energi,” ujarnya.

Untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan jenis di atasnya, harga kemungkinan akan menyesuaikan mekanisme pasar.

“Pertamax ke atas mengikuti harga pasar, jadi ada kemungkinan naik,” kata Fahmy.

Namun untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menghadapi dilema besar di tengah tekanan fiskal.

“Kalau harga dinaikkan, pasti memicu inflasi, menurunkan daya beli, dan menambah beban masyarakat miskin. Tapi kalau tidak dinaikkan, beban subsidi di APBN akan semakin berat,” tuturnya.

Ia menegaskan, selama perang memicu gangguan pasokan dan permintaan tetap tinggi, harga minyak sulit turun.

“Pasokan berkurang, permintaan tetap, maka harga pasti naik. Dari data yang ada, proyeksi saya bisa mencapai 100 dollar AS per barrel,” kata Fahmy.