Pendidikan Inklusi untuk Seratus Ribu Difabel di Jateng Diteruskan

​RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Jawa Tengah mendata ada seratus ribuan penyandang disabilitas di provinsi ini. Dari jumlah itu, yang masuk dalam kategori sekolah akan dijamin pendidikannya untuk mempercepat pemerataan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat, 6 Februari 2026. Ia menegaskan penanganan disabilitas dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

Pemprov kini memprioritaskan sinkronisasi data dan penguatan regulasi sebagai dasar intervensi kebijakan. Peta sebaran disabilitas itu yang detail telah dikantongi sebagai pijakan penataan akses pendidikan.

Wagub mengakui masih ada kendala pada akses pendidikan dan kelayakan hidup penyandang disabilitas. "Saat ini kami mulai menata kembali agar penanganannya lebih presisi," tegas Wagub di hadapan para kepala daerah.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggencarkan kampanye kesadaran tentang sekolah inklusi di masyarakat. Langkah ini menjadi fondasi sebelum masuk pada pemenuhan hak yang lebih teknis.

Melalui forum Musrenbang, setiap usulan komunitas difabel dipastikan masuk dalam RKPD 2027. Dinas Pendidikan juga diminta mengkaji ulang efektivitas sekolah inklusi agar tidak ada anak disabilitas usia sekolah yang tertinggal.

Perwakilan Roemah Difabel Jateng, Didik Sugiyanto, mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap isu disabilitas. Masih ada anak disabilitas yang belum bersekolah dan difabel usia produktif yang belum bekerja.