Portal News Day - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan fisik tahap II untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Evaluasi terhadap puluhan paket proyek yang dibiayai APBN, investasi swasta, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dilakukan secara berkala agar proyek berjalan sesuai jadwal.
Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama kementerian/lembaga, investor, penyedia jasa konstruksi, konsultan, serta manajemen konstruksi induk di Multifunction Hall Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Otorita IKN mencatat bahwa pembangunan tahap II didukung tiga skema pembiayaan: APBN, investasi swasta, dan KPBU.
Di bawah koordinasi Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah tersebut, sembilan paket telah rampung pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket lainnya dalam proses persiapan lelang. Proyek yang sedang berjalan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, dan jaringan perpipaan air minum. Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan, di mana 78 paket sudah selesai, sementara 12 paket masih dalam pengerjaan, termasuk Jalan Tol IKN dan beberapa jalan pendukung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah selesai dan satu paket rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih dalam proses.
Dukungan investasi swasta terus meningkat, dengan 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari total tersebut, sembilan proyek telah selesai dan enam proyek sedang dalam tahap konstruksi. Proyek yang berjalan termasuk Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan beberapa apartemen. Melalui KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, di mana tujuh proyek berkaitan dengan sektor hunian dan enam proyek sektor jalan. Pembangunan 108 unit rumah tapak dan delapan menara rumah susun dijadwalkan segera dimulai. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya keselamatan kerja dan kualitas hasil pembangunan, serta perlunya forum monitoring dan evaluasi untuk menyelesaikan kendala di lapangan dan menyelaraskan proyek agar target pembangunan IKN 2028 tercapai.