PAN Dukung Prabowo-Zulkifli di Pilpres 2029
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya berkomitmen mendukung Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden selama dua periode. Dia mendukung agar keberlanjutan pemerintahan Prabowo di 2029 nanti didampingi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulkifli Hasan mendampingi Pak Prabowo di 2029," kata dia di kompleks DPR, Jakarta pada Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut dia, tidak lagi berlakunya sistem presidential threshold membuat setiap partai memiliki kesempatan untuk mengusung kadernya di pemilihan presiden mendatang. Dengan diusungnya Zulhas, menurut dia, mesin partai akan menjadi hidup pada Pemilu 2029.
"Saya bisa pastikan perolehan suara partai nanti akan melonjak di 2029," ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.
Meski demikian, dia mengatakan partainya masih melihat opsi-opsi terbaik yang dapat mendampingi Prabowo di Pilpres 2029. Sebab, dia mengatakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh partai politik sebelum menyambut pemilihan presiden mendatang.
Salah satunya perihal kualitas calon presiden dan calon wakil presiden. Paket calon presiden dan wakilnya, ujar Eddy, tidak hanya diharuskan mampu bekerja sama dengan baik.
"Harus ada simbiosisnya. Ada juga (faktor) dukungan elektoralnya," ujar dia.
Adapun PAN merupakan salah satu partai koalisi yang berada di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PAN tercatat telah tiga kali berada di barisan pemenangan Prabowo di tiga edisi pilpres.
Sebanyak sembilan kader PAN kini berada di Kabinet Merah Putih. Mereka di antaranya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan; Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan; Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan; Budi Santoso Menteri Perdagangan, serta Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ada juga Viva Yoga Mauladi yang menjabat Wakil Menteri Transmigrasi, Bima Arya Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden.




