Optimalisasi Fungsi PLBN Sebatik sebagai Gerbang Ekonomi dan Diplomasi Indonesia-Malaysia

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mengadakan Forum Koordinasi Rencana Optimalisasi Fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik pada Rabu, 8 Oktober 2025. Forum ini diselenggarakan sebagai respons terhadap situasi pasca aksi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat di PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, menekankan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Sebatik pada 4 Oktober 2025. Ia menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar PLBN Sebatik segera berfungsi penuh sebagai pintu masuk dan keluar resmi dengan pelayanan Keimigrasian, Kepabeanan, dan Kekarantinaan (CIQS) antara Sebatik dan Tawau, Malaysia.

“Kami memandang perlu adanya langkah konkret untuk mengoptimalkan fungsi operasional PLBN Sebatik. Hal ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan antarinstansi, sinergi diplomasi, dan penataan kawasan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujar Dr. Nurdin.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah berbagai kementerian dan lembaga dalam menyikapi dinamika di lapangan. “BNPP RI terus berkomitmen mendorong percepatan fungsi PLBN Sebatik dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor, termasuk aspek keamanan, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kawasan,” ungkap Budi.

Dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kolonel Jimmy menyoroti pentingnya pengawasan di jalur-jalur tidak resmi yang masih beroperasi di sekitar Sebatik. “Perlu segera dieliminir jalur-jalur tikus, baik di wilayah Nunukan, Sebatik, maupun sungai-sungai kecil di sekitarnya, untuk memperkuat pengawasan perbatasan,” tegasnya.

Popy, perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan PLBN Sebatik. “Kami mendorong peningkatan volume dan frekuensi perdagangan lintas batas. Selain penyediaan fasilitas yang memadai, aspek keselamatan pelayaran dan kelancaran arus barang serta penumpang harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Yance, perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam penyelesaian persoalan operasional PLBN Sebatik. “Selain diplomasi formal, pendekatan kekeluargaan dan komunikasi non-formal dengan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan,” jelasnya.

Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, melaporkan kondisi terkini di lapangan, termasuk langkah antisipasi terhadap potensi aksi susulan. Ia juga mengusulkan agar pemeriksaan keimigrasian yang selama ini dilakukan di kapal dapat dialihkan langsung ke PLBN.

Dari sisi teknis keimigrasian, Tedy dari Subdit TPI Darat Ditjen Imigrasi menyampaikan bahwa pelayanan imigrasi telah berjalan di Sei Nyamuk dengan penempatan empat petugas imigrasi. Namun, hingga kini, Malaysia belum menetapkan exit-entry point sebagai counterpart bagi PLBN Sebatik.

Edwin, perwakilan Sekretariat Kabinet RI, menyoroti pentingnya penyusunan konsep pembangunan yang lebih integratif. “Tahap ketiga pembangunan PLBN seharusnya tidak hanya fokus pada infrastruktur inti, tetapi juga pengembangan ekonomi kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tuturnya.

Melalui forum koordinasi tersebut, para peserta rapat sepakat untuk mengambil langkah strategis dalam mendorong optimalisasi fungsi PLBN Sebatik. Salah satu kesepakatan penting adalah mendorong Pemerintah Malaysia agar membuka jalur perlintasan Serudong–Sei Manggaris secara paralel dengan Sebatik–Tawau melalui forum bilateral antarnegara.

BNPP RI juga menegaskan pentingnya memastikan status PLBN Sebatik sebagai pelabuhan resmi untuk kegiatan perdagangan luar negeri. Selain itu, pelaku usaha lokal didorong untuk memperluas kerja sama ekspor-impor dengan berbagai mitra dagang, tidak hanya terbatas pada Malaysia.

Dalam aspek pembangunan, forum ini menyoroti perlunya penyusunan konsep pembangunan PLBN tahap ketiga yang lebih integratif dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kawasan, agar manfaat keberadaan PLBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

BNPP RI mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar trayek transhipment Tawau–Tarakan menambahkan PLBN Sebatik sebagai titik naik dan turun penumpang untuk memperlancar mobilitas lintas batas. Kepala PLBN Sebatik juga diharapkan untuk melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan aspirasi, agar dapat ditemukan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

BNPP RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi Konsulat RI di Tawau dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Malaysia, khususnya terkait pembukaan perlintasan resmi Sebatik–Tawau. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial antarwilayah perbatasan kedua negara.

Dengan semangat sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat, optimalisasi fungsi PLBN Sebatik diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan berorientasi kesejahteraan nasional.