Mesir Menolak Peran Sebagai 'Gerbang' Penyelesaian Masalah Palestina

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan bahwa Mesir tidak akan berperan sebagai 'gerbang' dalam penyelesaian masalah Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato yang ia sampaikan di Majelis Umum PBB pada Sabtu, 27 September.

Abdelatty menegaskan, "Kami menyatakan dengan tegas: Mesir tidak pernah dan tidak akan menjadi gerbang untuk melenyapkan rakyat Palestina. Kami akan terus mendukung ketahanan rakyat Palestina yang masih mempertahankan wilayah nasional mereka."

Dalam konteks ini, Mesir menolak segala skenario yang melibatkan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza. Ia juga menambahkan bahwa Mesir siap untuk bekerja sama dengan Presiden AS, Donald Trump, dalam mengembangkan rencana untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama ini.

Pada awal Februari, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengambil alih kendali Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas upaya rekonstruksi di wilayah tersebut. Dalam rencananya, Trump menyatakan bahwa penduduk Gaza harus pindah secara permanen ke negara lain, seperti Yordania atau Mesir.

Pihak berwenang Mesir telah mengulangi penolakan mereka terhadap segala upaya pemukiman kembali warga Palestina dari daerah tersebut. Axios melaporkan bahwa Trump telah menyampaikan rencana perdamaian Gaza yang terdiri dari 21 poin kepada para pemimpin Arab dan Muslim baru-baru ini.

Rencana tersebut mencakup beberapa prinsip penting, seperti gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza. Selain itu, tata kelola wilayah pascaperang akan mengecualikan gerakan Palestina, Hamas.

Rencana itu juga menyaratkan pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina serta personel militer dari negara-negara Arab dan Muslim, dengan dana untuk pemerintahan baru akan disediakan oleh para pemimpin tersebut.