Menteri PKP Tegaskan Pentingnya Data BPS untuk Program Perumahan Rakyat

Diskusi dengan DPR dan Kepala BPS Amalia Widyansati, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan, pentingnya data menentukan program perumahan.

Oleh Immanuel Christian

Diterbitkan 20 Februari 2026, 21:44 WIB

Copy Link

Batalkan

Perbesar

Tanya apapun tentang artikel ini...

Cari

Paling sering ditanyakan

Mengapa Kementerian PKP menggunakan data BPS sebagai dasar program perumahan?

Berapa anggaran Kementerian PKP dan bagaimana penggunaannya?

Apa saja indikator yang digunakan BPS untuk menentukan kriteria penerima program perumahan?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Saat diskusi bersama DPR dan BPS, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) memastikan pihaknya terus bekerja berbasis data. Ia menegaskan tidak ingin sembarangan dalam membangun rumah untuk masyarakat.

"Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan,” kata pria yang akrab disapa Ara ini, usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

BACA JUGA: Dirjen PKP Mengundurkan Diri, Ini Penjelasan Menteri Maruarar

BACA JUGA: Potret Hunian Senen: Dari Lahan Mangkrak Jadi Rumah Layak Warga Bantaran Rel

BACA JUGA: Program Bedah Bakal Jangkau 15.000 Rumah di Kawasan Perbatasan

Ara menegaskan, data yang dipakai bukan dari pihak lain melainkan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS dianggap memberikan kajian yang lebih akademis karena berbasis riset.

"Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Ara.

Ara menyampaikan, tambahan anggaran yang ditingkatkan oleh DPR hingga dua kali lipat, yakni dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun, dipastikan akan digunakan sebaik mungkin. Bahkan sejauh ini Rp8 triliun atau 80% dari total anggaran sudah digelontorkan dalam berbagai program perumahan rakyat.

"Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai penggunaan data BPS oleh Kementerian PKP merupakan langkah konkret untuk memastikan tujuan program ini tidak ada yang bias. Maka pemerintah bisa menjamin keadilan dan akurasi program pemerintah.

"Program-program pro rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat,” ujar Saan dalam kesempatan serupa.

Tidak Tumpang Tindih

Sejalan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pemanfaatan data bisa membuat program pemulihan perumahan tidak tumpang tindih.

Pun, dengan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan proporsionalitas dalam menentukan prioritas kebijakan perumahan. Ia menilai, program Kementerian PKP yang didasarkan pada data kemiskinan di setiap daerah merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat.

Tidak ketinggalan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Ara menggunakan lima indikator untuk penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah hingga prioritas penyaluran BSPS. Kelima indikator itu, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak, kesenjangan, dan indeks kedalaman kemiskinan.

Bareng Danantara, Menteri Ara Siapkan Skema Rumah Susun Subsidi

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Skema ini, kata Menteri Ara, akan dikembangkan bersama pihak swasta, termasuk Danantara, sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

“Kami akan segera persiapkan. Saya akan bertemu dengan Pak Rosan untuk mempersiapkan skema-skemanya dengan Danantara. Mohon doa-nya, mudah-mudahan sebentar lagi ada kabar baik,” ujar Menteri Ara dalam acara peringatan HUT Gerindra ke-18 di Ruang Nusantara IV DPR RI, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, pembangunan rumah susun subsidi di kota menjadi salah satu fokus kerja Kementerian PKP tahun 2026. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat kecil, termasuk pekerja sektor informal, agar dapat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau di lokasi strategis.

“Presiden Prabowo selalu menekankan agar seluruh program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat kecil. Karena itu, kami ingin setiap program perumahan, termasuk rumah susun subsidi, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Melalui skema kolaboratif dengan dunia usaha, pemerintah menargetkan proyek percontohan rusun subsidi di beberapa kota besar dapat dimulai dalam waktu dekat. Program ini diharapkan melengkapi berbagai inisiatif perumahan rakyat lainnya seperti pembangunan rumah subsidi tapak dan bantuan rumah swadaya.

Maruarar Sirait

menteri ara

Data

rumah

Menteri PKP

Immanuel Christian, Agustina MelaniTim Redaksi

Copy Link

Batalkan