Kritik Terhadap Program MBG Berpotensi Ancam Dukungan Prabowo di Pilpres 2029
Portal News Day - Berita Baru, Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto terus dijalankan di berbagai daerah. Secara konsep, program ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik bangsa: stunting, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan bagi anak sekolah. Namun dalam praktiknya, gelombang kritik justru semakin menguat.
Di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, pelaksanaan MBG dinilai jauh dari standar yang dijanjikan. Temuan makanan yang tidak layak konsumsi hingga sajian yang dianggap tidak memenuhi unsur gizi memicu kekecewaan masyarakat. Kritik yang muncul bukan menyoal niat baik pemerintah, melainkan kualitas implementasi di lapangan yang dinilai amburadul dan minim pengawasan.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai problem utama MBG terletak pada lemahnya kontrol dan tata kelola. “Mungkin tujuan Pak Presiden baik, supaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah terjamin. Namun, pada kenyataannya tidak demikian,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, ada indikasi sebagian pelaksana di tingkat dapur hanya berorientasi pada keuntungan. Standar gizi yang semestinya menjadi fondasi utama program justru terabaikan. Bahkan, muncul dugaan tidak semua dapur melibatkan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu. Akibatnya, kualitas makanan yang diterima siswa tidak konsisten dan cenderung seadanya.
Situasi ini semakin kompleks ketika memasuki bulan Ramadan. Alih-alih melakukan penyesuaian kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial dan keagamaan, distribusi MBG tetap dilakukan pada siang hari. Menu yang dibagikan pun menuai kritik. Anak-anak disebut hanya menerima satu butir telur, satu saset abon, dan dua buah pisang kecil—porsi yang dianggap tidak sebanding dengan klaim “bergizi” yang selama ini digaungkan.
Di titik inilah persoalan MBG bertransformasi dari isu teknis menjadi isu politik. Program populis yang semula dirancang untuk mendongkrak legitimasi pemerintah berpotensi menjadi bumerang jika persepsi publik terus memburuk. Dalam politik elektoral, persepsi sering kali lebih menentukan daripada narasi resmi pemerintah.
Jika evaluasi menyeluruh tidak segera dilakukan, dampaknya bisa menjalar hingga kontestasi Pilpres 2029. Program yang menyentuh langsung keluarga dan anak-anak memiliki efek emosional yang kuat. Ketika ekspektasi tinggi bertemu dengan realitas yang mengecewakan, kekecewaan itu mudah terakumulasi menjadi sentimen politik.
MBG pada akhirnya bukan sekadar soal makanan gratis. Ia adalah simbol kapasitas negara dalam mengelola anggaran besar, menjaga kualitas layanan publik, serta menunjukkan empati terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika suara kritis diabaikan dan koreksi tidak segera diambil, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga kredibilitas politik pemerintahan itu sendiri.
Evaluasi, transparansi, dan pelibatan publik menjadi kunci agar MBG tidak berubah dari program strategis menjadi beban elektoral. Sebab dalam demokrasi, kebijakan yang gagal bukan hanya dicatat dalam laporan audit, tetapi juga dihitung dalam bilik suara.
Recent News
