Ekonomi

Konflik Timur Tengah Berpotensi Pengaruhi Ekonomi dan APBN Indonesia

• Oleh Smart Newsroom
• 13 Jun 2026 08:11
• 13

Portal News Day - JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Dampaknya dapat menjalar melalui kenaikan harga komoditas global, tekanan inflasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah bisa mendorong lonjakan harga sejumlah komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi nasional.

“ Konflik Timur Tengah berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas (ICP, batu bara, CPO, nikel); tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga; serta aktivitas ekonomi secara parsial,” ujar Deni kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).

Meski demikian, ia menilai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tertahan. Kenaikan harga komoditas ekspor utama seperti batu bara, CPO, dan nikel justru dapat menopang kinerja ekonomi Indonesia sebagai negara pengekspor.

Menurut Deni, risiko kenaikan harga energi di dalam negeri juga dimitigasi melalui kebijakan subsidi agar harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dari sisi perdagangan, dampak langsung terhadap ekspor nasional dinilai terbatas. Kontribusi ekspor Indonesia ke kawasan Teluk hanya sekitar 8,7 miliar dollar AS dari total hampir 300 miliar dollar AS.

“Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.

Penutupan jalur strategis tersebut berpotensi mengganggu distribusi energi global, termasuk pasokan minyak mentah, yang dapat memicu lonjakan harga energi dunia.

APBN Berpeluang Dapat Tambahan Penerimaan

Dari sisi fiskal, konflik geopolitik berpotensi memberi tambahan penerimaan negara melalui kenaikan harga komoditas ekspor andalan. Namun, di saat yang sama, beban belanja negara juga bisa meningkat akibat kenaikan harga minyak.

“Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari komoditas ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat,” kata Deni.

Pemerintah memastikan pengelolaan fiskal tetap berada di jalur yang sehat. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sembari mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas.

Deni menambahkan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, serta memantau perkembangan konflik dan dampaknya terhadap perekonomian global maupun domestik guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.