Kineidoscope 2025 Fasilitasi Diskusi Akses Film untuk Difabel

Isu aksesibilitas film bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan hingga saat ini. Banyak penyandang disabilitas belum dapat menikmati film sebagaimana penonton lainnya akibat keterbatasan fasilitas yang ramah difabel. Kondisi inilah yang mendorong Kineidoscope 2025 yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kine Club Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk menghadirkan ruang diskusi khusus mengenai akses film bagi difabel.

Hal tersebut disampaikan Direktur Program Kineidoscope 2025, Azhopia Mumtaz Indratama, kepada Humas UMY pada Senin (17/11) secara daring. Kineidoscope 2025 yang diselenggarakan pada 17–20 November 2025 di IFI Yogyakarta menghadirkan program baru berupa diskusi bersama komunitas Jogja Disability Arts. Program ini menjadi langkah strategis festival untuk memperluas inklusivitas sekaligus mendengarkan langsung kebutuhan komunitas difabel terkait akses menonton yang setara.

“Aksesibilitas film bukan isu baru. Teman-teman difabel selama ini menghadapi hambatan yang sangat konkret ketika ingin menonton film. Karena itu, Kineidoscope merasa penting membuka ruang dialog yang benar-benar memberi suara kepada mereka,” ujar Azhopia.

Diskusi yang digagas bersama Jogja Disability Arts tersebut akan mengulas aspek teknis sekaligus pengalaman personal para penyandang disabilitas dalam mengakses film. Melalui inisiatif ini, festival berharap dapat menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana standar akses dapat diterapkan, tidak hanya di festival film tetapi juga pada ruang-ruang pemutaran umum.

Azhopia menilai isu tersebut semakin mendesak untuk dibahas karena industri film sering kali hanya berfokus pada kualitas produksi, namun belum sepenuhnya memperhatikan keberagaman kemampuan penontonnya. Minimnya audio description, misalnya, membuat penonton tunanetra tidak dapat mengikuti alur cerita secara utuh. Sementara itu, subtitle yang tidak ramah difabel membatasi akses bagi penonton tuli.

“Banyak festival film yang mulai bergerak ke arah inklusif, tetapi belum memiliki panduan yang memadai. Melalui diskusi ini, kami berharap lahir pengetahuan bersama yang bisa menjadi dasar bagi penyelenggara film lainnya,” tambahnya.

Selain berfungsi sebagai ruang edukasi, diskusi ini juga diharapkan menjadi momentum untuk menegaskan bahwa aksesibilitas bukan sekadar fitur tambahan yang hadir ketika ada anggaran lebih, melainkan standar layanan yang seharusnya melekat pada setiap kegiatan budaya.

“Harapan kami, setelah ini semakin banyak pihak, baik komunitas film, sineas, maupun penyelenggara festival, yang mulai melihat aksesibilitas sebagai kebutuhan fundamental. Semua orang berhak menikmati film, termasuk difabel,” tutup Azhopia. (NF)