Kenaikan Harga Minyak Berpotensi Bebani APBN 2026 Hingga Rp515 Triliun

Portal News Day - JAKARTA – Ketegangan geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memproyeksikan harga minyak mentah dunia berpotensi melonjak hingga kisaran 100–120 USD per barel.

Kenaikan tajam ini dipicu oleh gangguan di Selat Hormuz, jalur vital yang memasok sekitar 20% kebutuhan minyak dunia. Kondisi diperparah dengan ditolaknya pengajuan asuransi bagi kapal logistik di area konflik, yang menghambat proses impor minyak global.

Ancaman "Beban Ganda" bagi APBN 2026

Sebagai negara net importer (pengimpor neto) minyak, Indonesia menghadapi risiko fiskal yang sangat besar. Bhima menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 USD per barel di atas asumsi APBN akan menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun.

"Jika harga minyak menyentuh angka 100 hingga 120 USD, maka belanja negara pada tahun 2026 berpotensi membengkak hingga Rp515 triliun," ungkap Bhima dalam pernyataan kepada VOI, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, beban ini tidak hanya berasal dari subsidi BBM, tetapi juga mencakup kompensasi kepada Pertamina serta subsidi listrik. "Ada beban ganda langsung terhadap APBN kita," tegasnya.

Efek Domino: Pelemahan Rupiah dan Inflasi Pangan

Selain tekanan fiskal, Bhima menyoroti fenomena flight to quality, di mana investor cenderung menarik modal ke aset yang lebih aman, sehingga memicu pelemahan nilai tukar Rupiah.

Sektor pangan menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Komoditas yang bergantung pada impor dan fluktuasi kurs, seperti kedelai, gandum, dan daging, diprediksi akan mengalami kenaikan harga.

" Imported inflation (inflasi dari barang impor) baik dari energi maupun pangan akan menciptakan downward spiral yang menekan daya beli masyarakat secara drastis," jelas Bhima.

Bhima memperingatkan bahwa jika konflik ini terus meluas dan berlangsung lama, dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia. Banyak negara berkembang berisiko jatuh ke dalam krisis ekonomi yang lebih dalam akibat gangguan rantai pasok dan beban biaya hidup yang tak terkendali.