Kemenkeu: Konflik Timur Tengah Berpotensi Tekan Inflasi, Namun Dapat Windfall APBN
Portal News Day - JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menyatakan konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, mulai dari kenaikan inflasi, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga, seiring meningkatnya harga komoditas global.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, konflik tersebut dapat memicu kenaikan sejumlah harga komoditas strategis, terutama minyak mentah, batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel.
“Konflik Timur Tengah berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas (ICP, batu bara, CPO, nikel); tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga; serta aktivitas ekonomi secara parsial,” ujar Deni kepada Kompas.com pada Senin (2/3/2026).
Meski demikian menurut anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini, kenaikan harga komoditas ekspor utama justru berpotensi menahan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini karena Indonesia merupakan eksportir utama batu bara, CPO, dan nikel yang dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga global.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk menahan dampak kenaikan harga energi domestik melalui kebijakan subsidi energi, guna menjaga daya beli masyarakat.
“Dampak kenaikan harga energi domestik dimitigasi melalui kebijakan subsidi untuk memastikan harga BBM dan listrik terjangkau bagi masyarakat,” ujar Deni.
Dari sisi perdagangan, pemerintah menilai dampak konflik terhadap ekspor Indonesia relatif terbatas.
Hal ini karena porsi ekspor Indonesia ke negara-negara Teluk masih kecil dibandingkan total ekspor nasional.
“Dampak terhadap ekspor relatif terbatas karena ekspor ke negara Teluk hanya sekitar 8,7 miliar dollar AS dari total hampir 300 miliar dollar AS. Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai,” kata dia.
Dari sisi fiskal, konflik geopolitik berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara atau windfall dari lonjakan harga komoditas ekspor unggulan.
Namun, di sisi lain, kenaikan harga minyak juga berisiko meningkatkan beban belanja negara, terutama untuk subsidi energi.
“Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari sisi komoditas andalan ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat,” ujar Deni.
Meski menghadapi potensi risiko tersebut, pemerintah memastikan defisit APBN tetap akan dijaga sesuai batas yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi global dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kita tidak mau berspekulasi dulu, semua masih terus dilakukan pemantauan,” tutur Deni.
Recent News
