Insentif Rp 6 Juta/Hari untuk SPPG Bukan Sumber APBN

Home

Berita

Jabodetabek

Internasional

Hukum

detikX

Kolom

Blak blakan

Pro Kontra

Infografis

Foto

Video

Indeks

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait insentif Rp 6 juta per hari ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dadan mengatakan insentif ini bukan dana pembangunan dari APBN.

"Pertama, Rp 6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra," kata Dadan dalam siaran persnya, Jumat (27/2/2026).

Baca juga: Video: Viral soal MBG TV, Waka BGN Buka Suara

Dadan mengatakan jika ada risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga risiko bencana alam. Dia mencontohkan salah satu SPPG di Aceh yang terdampak banjir hingga mengalami kerusakan, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra dan bukan BGN.

"Seperti di Aceh ketika SPPG tersapu banjir maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi kita memindahkan risiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan 6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiahpun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain," kata Dadan.

Baca juga: PDIP: SE Larang Kader Manfaatkan MBG untuk Jawab BGN soal Parpol Punya SPPG

Dadan juga menegaskan pembangunan oleh mitra dipastikan berlangsung lebih efisien karena skema ini dinilai tidak memungkinkan adanya mark up. Dia mengatakan mitra akan membangun fasilitas seoptimal mungkin sesuai kebutuhan layanan.

"Saya lihat kemarin SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) itu sangat bagus sekali, itu dibangun dengan dana Rp 3 miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN itu nilainya Rp 6 miliar, jadi kita sudah 50 persen lebih efisien," ungkap Dadan.

Menurut Dadan skema kemitraan ini paling strategis dalam kecepatan waktu. Dia mengatakan banyak mitra yang menyelesaikan pembangunan SPPG tepat waktu dan lebih mewah dibanding dengan SPPG yang dibangun menggunakan APBN BGN.

"Bangunan semewah Persis, Polri, atau tempat lain yang mewah-mewah itu bisa dibangun dalam waktu dua bulan, selesai. Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? Dua bulan. Kemudian berkirim surat ke Pemda untuk pinjam pakai, berapa bulan? Satu bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser. Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan untuk menggeser posisi, satu bulan lagi. Selesai. Semua selesai, apa yang dilakukan? Tender. Tender berapa? 45 hari. Sementara mitra yang bangun, 45 hari sudah selesai," kata Dadan.

Saat ini, BGN telah memiliki 24.122 SPPG yang seluruhnya dibangun melalui skema kemitraan dan telah beroperasi. Rata-rata pembangunan mencapai 50 SPPG per hari. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan kemitraan mampu menghadirkan percepatan signifikan sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Baca juga: Heboh Telur MBG Siswa SD Tulungagung Ada Kotoran Ayamnya

Simak Video 'Dapur MBG Dapat Insentif Rp 6 Juta/Hari Meski Libur, Buat Apa?':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/imk)

insentif sppg bgn dana pembangunan apbn kemitraan

Berita Terkait

Berita detikcom Lainnya

detikOto

Daftar Harga BBM Pertamina, VIVO, BP 2 Mei 2026, Ada yang Tembus Rp 30 Ribu/Liter

detikTravel

Sudah Hubungan Diplomatik Jepang-China Memburuk, Ditambah Lagi Mahalnya Avtur

Sepakbola