Indonesia Perketat Pengawasan Keimigrasian di ASEAN
Portal News Day - Pemerintah Indonesia memperkuat sistem pengawasan keimigrasian untuk menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara dan kompleksitas mobilitas manusia di Asia Tenggara. Ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions di Siem Reap, Kamboja.
Awal Kejadian
Forum ini berlangsung pada 23–25 Juni 2026 dan menjadi wadah bagi negara-negara ASEAN untuk membahas strategi pengelolaan perbatasan. Hendarsam memaparkan tiga strategi utama Indonesia yang meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital keimigrasian.
Perkembangan
Menurut Hendarsam, ketiga strategi ini merupakan fondasi dalam menghadapi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional. Dalam sektor pengawasan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan pendekatan berbasis analisis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC). Sistem ini mendeteksi potensi pelanggaran sebelum seseorang memasuki atau meninggalkan Indonesia. Selain itu, Imigrasi juga mengoptimalkan pengawasan terhadap warga negara asing dengan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan sistem Kepolisian Republik Indonesia.
Hendarsam memberikan contoh keberhasilan kolaborasi ini dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring di Batam yang melibatkan 210 warga negara asing. Kasus ini menunjukkan pentingnya pertukaran data dan pengawasan lintas instansi untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas kriminal yang memanfaatkan celah administrasi keimigrasian.
Kondisi Terakhir
Di sela forum, Hendarsam mengadakan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs Australia dan mengusulkan penerapan sistem undian dalam penerbitan Working Holiday Visa bagi warga negara Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memperoleh mandat sebagai Voluntary Lead Shepherd untuk isu penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action DGICM ASEAN, menegaskan posisi Indonesia dalam keamanan kawasan dan kerja sama terkait pencegahan penyelundupan manusia.
Recent News
