Gugatan Program Makan Bergizi Gratis ke MK Dinilai Lemah oleh Menteri Keuangan

Program Makan Bergizi Gratis

lihat foto

Tribunnews/Rina Ayu Panca Rini

PROGRAM MBG - Siswa menikmati makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG digugat ke MK karena dianggap berkaitan struktur anggaran pendidikan nasional.

Ringkasan Berita:

Pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) digugat ke MK karena diduga menggunakan anggaran pendidikan nasional di APBN.

Pemohonnya adalah Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama tiga mahasiswa dan seorang guru honorer.

MK konsisten mempertahankan prinsip alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengujian Undang-undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) lemah.

Gugatan itu berkaitan dengan pembiayaan makan bergizi gratis (MBG) ke dalam struktur anggaran pendidikan nasional.

Pemohonnya adalah Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama tiga mahasiswa dan seorang guru honorer.

Tim kuasa hukum pemohon dari Dignity Law, Abdul Hakim, menyebut Purbaya tidak membaca secara mendalam permohonan mereka.

"Kita paham cara berpikir Pak Menteri Purbaya bahwa beliau bagian dari kabinet sehingga tidak mungkin menganggap landasan pemohon ini kuat," kata Abdul Hakim kepada Tribunnews.com, Jumat (20/2/2026).

"Saya melihat sebaliknya bahwa statemen purbaya hanya basa-basi saja, saya yakin beliau tidak akan membaca secara mendalam permohonan kami," sambungnya.

Abdul Hakim bahkan menyinggung Purbaya sedang menanggung banyak beban, termasuk kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dibebankan ke APBN.

"Saya pikir beliau banyak beban atau pikiran. khususnya untuk bayar utang Woosh yang dibebankan ke APBN sekitar 1,2 triliun setiap tahunnya. Kalau dibaca permohonan perbaikan kami, saya yakin beliau berubah pikiran," ujarnya.

Abdul Hakim turut menegaskan, selama ini MK konsisten mempertahankan prinsip alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Menurutnya MK berulang kali membatalkan Undang-Undang APBN yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Ia merujuk sejumlah putusan, yakni Putusan MK Nomor 012/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 026/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 026/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 47/PUU-V/2007, serta Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008.

"Pak Purbaya butuh piknik untuk melihat putusan MK," pungkasnya.

Perkara 40/PUU-XXIV/2026

Program MBG yang didanai melalui APBN digugat ke MK melalui uji materiil UU APBN 2026 dengan Nomor Perkara 40/PUU-XXIV/2026.

Permohonan diajukan oleh guru honorer Sa’ed bersama sejumlah pihak lainnya.

Mereka menegaskan tidak menolak program MBG, namun mempersoalkan sumber pendanaannya yang diambil dari anggaran pendidikan.

Internasional

Mantan Analis CIA: Operasi Penyelamatan Pilot Cuma Kedok, Target AS Curi 400 Kg Uranium

Nasional

Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Jenderal Bintang Tiga Termuda dan Komjen Pertama Alumni Akpol 1994

Nasional

DPR Sentil Pigai soal Nasib Nenek Saudah: Di Mana Keberadaan Kementerian HAM?

Sumber: Tribunnews.com