Sumber Foto: HARIAN DISWAY
Nasional
Gibran Berkomentar soal Wacana Prabowo-Zulhas di Pilpres 2029
JAKARTA, HARIAN DISWAY - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana mengenai pencalonan kembali Presiden Prabowo Subianto yang akan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifi Hasan pada Pilpres 2029.
Dalam keterangan tersebut, Gibran menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai wakil presiden harus dijalankan secara penuh tanpa teralihkan oleh dinamika politik yang ada.
"Sebagai pembantu Presiden, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawal serta memastikan pelaksanaan program dan visi Bapak Presiden berjalan dengan baik," ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 7 Februari 2026.
Ia akan tetap menghormati sikap politik setiap partai, namun enggan menanggapi pembahasan nama ataupun susunan pasangan calon presiden serta wakil presiden.
Sementa itu, PAN secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk kembali mendukung Prabowo pada Pilpres mendatang.
"Saya kira Pak Zulkifi HAsan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tigas kali mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," ucap Eddy kepada awak media di DPR RI, Jakarta.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, ia menilai bahwa memasangkan Prabowo Subianto dengan Zulkifi Hasan dapat berpeluang menggerakan mesin partai sekaligus mendongkrak elektabilitas PAN pada Pilpres mendatang.
"Gini, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold, tentu saya mendukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029, tentu," ujarnya.
Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal. Ia menyebut keputusan resmi terkait pasangan calon tetap menunggu dinamika politik dan komunikasi antar partai koalisi.
