Forum Asia-Pasifik Dorong Aksi Cepat Capai SDGs 2030

KOMPAS.com – Waktu menuju tenggat 2030 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) semakin menyempit.

Di kawasan Asia-Pasifik, tantangan yang dihadapi justru semakin kompleks, mulai dari krisis air dan energi hingga ketimpangan di wilayah perkotaan.

Dalam pembukaan 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) di Bangkok, Selasa (24/2/2026), para pemimpin dunia dan pakar pembangunan menegaskan perlunya percepatan aksi yang lebih radikal dan kolektif. Tanpa langkah luar biasa, target SDGs dinilai terancam tidak tercapai.

Pada kesempatan itu, Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa menekankan pentingnya implementasi Pact for the Future, yakni komitmen kolektif untuk memperkuat kerja sama internasional dalam ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/2/2026), ia menyatakan bahwa kerja sama regional tidak mengurangi ambisi global, melainkan memperkuat aksi yang lebih terkoordinasi dan akuntabel.

Tantangan air dan energi

Di sektor air, meskipun akses terhadap air minum dasar dan layanan sanitasi meningkat dalam satu dekade terakhir, layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih belum merata, terutama di negara berpenghasilan rendah dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kekeringan, banjir, serta intrusi air laut semakin memperlemah keamanan air, termasuk di negara tanpa laut dan negara kepulauan kecil berkembang.

Sementara itu, akses listrik di kawasan Asia-Pasifik hampir mencapai tingkat universal.

Namun, penyediaan energi yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan, khususnya bagi komunitas terpencil dan pulau-pulau kecil.

Upaya menjangkau “mil terakhir” (last mile) jaringan energi serta menjaga keterjangkauan harga menjadi fokus penting dalam kebijakan energi di kawasan tersebut.

Urbanisasi dan ketimpangan

Percepatan urbanisasi juga menghadirkan tantangan baru. Kesenjangan digital, keterampilan yang belum memadai, serta ketidaksetaraan akses teknologi, terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi persoalan yang kian mendesak.

Konektivitas digital dinilai tidak cukup jika tidak disertai dengan inklusi sosial dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang teknologi secara setara.

Under-Secretary-General Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa jaringan kemitraan global, pembiayaan, serta transfer teknologi yang telah terbangun harus dipertahankan dan diperkuat.

Menurut Armida, Asia-Pasifik kini memegang peran strategis sebagai pusat teknologi dan finansial yang dapat mendorong implementasi SDGs.