Dukungan Partai untuk Prabowo: Strategi Menuju Pilpres 2029

Portal News Day - Oleh: Ema Husain Sofyan

Lagi maraknya sejumlah partai politik menyatakan mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dua periode. Sebut saja PKB, Golkar, dan PAN. Hanya presiden yang diusung secara tegas tanpa dukungan pada wakil presiden.

Penulis melihatnya sebagai bentuk pragmatis yang dipertontonkan elite partai. Bukan semata berdasarkan atas kinerja Prabowo, tapi murni untuk tetap eksis dalam kabinet sembari mempersiapkan diri untuk Pileg 2029. Ibaratnya sambil menyelam minum air.

Kesan parpol tersebut sepertinya terburu-buru, dengan melihat prestasi dan dampak kepemimpinan terhadap masyarakat. Parpol sepertinya telah kehilangan ideologi yang diperjuangkan sebagaimana dalam AD/ART partainya.

Yang mengemuka adalah mengamankan diri (parpol) untuk tetap bisa eksis dalam kabinet Prabowo. Apalagi bagi mereka yang mendapatkan jatah kursi menteri. Oposisi yang sejatinya diperlihatkan bagi parpol di luar kabinet sepertinya jauh panggang dari api. Bukan program yang dikritisi tapi person yang disoal seperti soal ijazah wapres.

Tentu saja sudah klise dalih untuk pendukung Prabowo untuk kembali menjadi Presiden di 2029, yaitu atas nama stabilitas berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mensukseskan pembangunan pemerintah dalam situasi yang kondusif.

Keadilan akan menghasilkan stabilitas, tetapi stabilitas belum tentu menghasilkan keadilan. Sehingga pendekatan yang jamak dilakukan oleh aparatur dan birokrasi kita dalam berbagai kesempatan senantiasa mendengungkan kata stabilitas tanpa menyinggung keadilan.

Stabilitas itu bisa saja semu apalagi dalam dunia politik. Rakyat menerima apa adanya dan terkesan adalah stabilitas politik. Elite parpol dengan mudah mengatasnamakan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum, jika nampaknya Gibran sudah tidak lagi menjadi prioritas untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2029.

Parpol sepertinya tidak percaya diri mengajukan kadernya untuk menjadi 01 RI. Mereka seakan tidak punya nyali untuk mempromosikan kadernya dengan berbuat untuk membangun elektabilitas. Mereka lebih bermain aman menikmati situasi saat ini dengan jatah menteri dan pos-pos pemerintahan dan BUMN pada kabinet merah putih.

Pemilu 2029 akan dijalankan dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Secara logika kompetisi, tanpa hambatan ambang batas, pasar politik seharusnya banjir dengan kandidat capres alternative yang tentunya berasal dari kader partai politik.

Berbeda dengan pilpres sebelumnya yang mensyaratkan ambang batas. Dan menjadikan calon presiden terbatas. Yang ada bukan lagi adu gagasan visi dan misi, tapi bagaimana mendorong wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Bagi Penulis dinamika pencapresan masih sangat bisa berubah konstelasinya. Sebab calon seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih punya kans untuk dicalonkan. Mereka pun masih jelas basis massanya.

Selain dua nama tersebut masih banyak calon potensial yang bisa menjadi kuda hitam. Sebab itulah, banyak pihak yang berkepentingan jika Pilpres 2029 berjalan tanpa Gibran untuk membuka peluang bagi kader partai koalisi. Munculnya wacana pasangan alternatif menunjukkan bahwa kursi wapres sedang menjadi target 'negosiasi ulang'. (*)