Dugaan Ketidaktransparanan Pengadaan dan Lonjakan Kekayaan Kepala BKPSDM Bogor

Portal News Day - Kabupaten Bogor menghadapi isu serius terkait transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, dengan munculnya dugaan ketertutupan dalam pengadaan laptop dan tablet PC senilai Rp567.263.446, serta lonjakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala BKPSDM yang signifikan dalam waktu sekitar tiga tahun.

Awal Kejadian

Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Kabupaten Bogor mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan markup dalam pengadaan perangkat elektronik tersebut, yang dilaksanakan pada November 2025. Permasalahan utama bukan hanya nilai anggaran, tetapi juga ketertutupan informasi mengenai jumlah unit yang dibeli. BKPSDM belum memberikan informasi mengenai jumlah unit laptop dan tablet yang diadakan, hanya menyampaikan spesifikasi teknis tanpa rincian harga satuan dan total unit.

Perkembangan

Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), mempertanyakan ketidaktransparanan tersebut, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk mencegah kecurigaan dan memastikan tidak ada pemborosan atau manipulasi harga. PWOIN menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh data pengadaan barang/jasa dari APBD wajib diumumkan. Dalam upaya menuntut penjelasan, PWOIN telah melayangkan Somasi II kepada Kepala BKPSDM, menilai sikap diam tersebut sebagai pengabaian kewajiban hukum.

Kondisi Terakhir

Di tengah isu pengadaan, publik juga dikejutkan dengan lonjakan kekayaan Kepala BKPSDM yang terungkap dalam laporan LHKPN. Pada 2022, total kekayaan tercatat sekitar Rp893 juta, namun melonjak menjadi Rp8,54 miliar pada laporan 2025. Lonjakan harta yang fantastis dalam waktu singkat memicu pertanyaan publik mengenai kejelasan sumber peningkatan tersebut. Rizwan Riswanto, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, menegaskan pentingnya transparansi dalam menjelaskan kenaikan signifikan ini. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan perlunya transparansi yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan, dengan harapan agar semua pertanyaan publik dapat dijawab dengan data yang jelas.