Sumber Foto: Pikiran Rakyat Jatim
Ekonomi
DPR Komisi IX Tegaskan Fokus Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya
Portal News Day - PR JATIM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai disosialisasikan di berbagai daerah tak luput dari sorotan pengawasan. Di Surabaya, Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, secara terbuka menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengelolaan dapur maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus memastikan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBN berjalan ketat.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi MBG di Gedung GPIB Jemaat Maranatha Surabaya, Kamis (26/2). Menurut Indah, Komisi IX DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi seluruh program yang menggunakan anggaran negara, termasuk MBG yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat.
“Saya tidak memiliki dapur ataupun SPPG. Tugas saya adalah memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
MBG sendiri menjadi bagian dari kebijakan nasional yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional, lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Komisi IX DPR RI menjadi mitra kerja sejumlah lembaga strategis seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, termasuk Badan Gizi Nasional.
Di Surabaya, sosialisasi difokuskan pada pemahaman mekanisme program, sasaran penerima manfaat, hingga alur pelaporan. Indah mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif menyampaikan masukan kepada perwakilan Badan Gizi Nasional maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) setempat.
Partisipasi publik dinilai krusial untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Terlebih, program ini menggunakan dana APBN dalam skala besar dan menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak dan keluarga kurang mampu.
Indah berharap pengawasan yang kuat dari DPR, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat membuat pelaksanaan MBG di Jawa Timur, khususnya Surabaya, berjalan transparan dan akuntabel.
