Portal News Day - ANGGARAN pendapatan dan belanja negara (APBN) berisiko mengalami defisit bila perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran meluas. Lonjakan harga minyak dunia menyebabkan pemerintah harus menanggung selisih untuk subsidi dan kompensasi energi.
Dalam asumsi makro APBN 2026, proyeksi harga minyak ditetapkan US$ 70 dolar per barel. Namun pada 3 dan 4 Maret 2026, harga minyak dunia telah menembus di atas US$ 80 per barel, atau naik dibanding saat awal agresi terjadi, Sabtu, 27 Februari 2026 yang masih di level US$ 70 per barel.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan APBN bakal ikut menanggung beban tambahan yang tak sedikit, meski kenaikan harga minyak hanya selisih US$ 1. “Setiap kenaikan satu dolar ICP (harga minyak mentah Indonesia), dari sisi belanja kita harus menambah Rp 10,3 triliun belanja karena ada subsidi kompensasi energi,” ucapnya saat menjadi pembicara di forum diskusi yang digelar UOB Indonesia, di Jakarta Selatan, pada Senin, 2 Maret 2026.
Susiwijono menyatakan setiap kenaikan US$ 1 per barel juga dapat menambah kenaikan penerimaan APBN sekitar Rp 3,6 triliun, yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas (migas). Meski demikian, kas negara tetap saja boncos karena selisih penerimaan itu lebih rendah dari tambahan belanja yang harus dikeluarkan
“Jadi pengeluaran kita nambahnya tiap kenaikan (harga minyak) US$ 1 sebesar Rp 10,3 triliun, setelah itu kita dapat Rp 3,6 triliun. Jadi defisit sekitar Rp 6,7 triliun setiap kenaikan US$ 1,” ucapnya.
Perang di Timur Tengah menyebabkan rantai pasok global logistik terganggu. Tak hanya harga minyak, seluruh komunitas global juga akan terpengaruh, sehingga akan terjadi kenaikan harga-harga. Pada ujungnya akan meningkatkan inflasi. “Pasti akan meningkatkan harga bukan hanya energi, tapi bahan baku industri yang sebagian besar juga kita impor,” ucapnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyatakan kenaikan harga minyak global bakal menciptakan dilema bagi pemerintah. Jika harga BBM subsidi tak dinaikkan di tingkat konsumen, beban APBN untuk menanggung selisih harga akan membengkak. Namun bila pemerintah menaikkan harga naik di tingkat konsumen, akan terjadi inflasi. "Karena konsumen terbesar BBM itu kan Pertalite dan solar. Jadi ini memang pilihan sulit bagi pemerintah," ucapnya.