Defisit APBN Januari 2026 Mencapai Rp 54,6 Triliun
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) awal tahun. Per 31 Januari 2026, kas negara sudah mengalami defisit sebesar Rp 54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit anggaran ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu atau Januari 2025 yang tercatat Rp 23 triliun atau 0,09 persen dari PDB. Meski demikian, bendahara negara itu memastikan defisit saat ini masih bisa dikelola. “Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Senin, 23 Februari 2026.
Pendapatan negara dan belanja negara meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun belanja negara sepanjang Januari 2026 sudah terealisasi sebesar Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari target APBN atau Rp 3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara tumbuh tinggi sebesar 25,7 persen year on year.
“Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program kualitas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan pertama," kata Purbaya.
Sedangkan pendapatan negara telah mencapai Rp 172,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year. Angka tersebut setara 5,5 persen dari keseluruhan penerimaan tahun ini yang ditargetkan Rp 3.153,6 triliun.
Realisasi penerimaan negara sepanjang Januari itu terdiri dari penerimaan pajak Rp 116,2 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar Rp 22,6 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak sampai 31 Januari 2026 tercatat Rp 33,9 triliun.
Purbaya juga menyatakan bahwa pendapatan pajak tumbuh 30,7 persen di Januari 2026. “Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus,” ujarnya.




