Lifestyle

Bupati Blora Tanggapi Kerusakan 16 Rumah Akibat Tanah Gerak di Cepu

• Oleh Smart Newsroom
• 04 Jul 2026 16:32
• 6

Portal News Day - BLORA, LINGKAR TV – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora masih kesulitan mencari solusi atas peristiwa tanah gerak yang merusak 16 rumah warga di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu. Lahan yang ditempati warga diketahui merupakan milik Kementerian ESDM.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan sebanyak 16 keluarga terdampak dalam kejadian tersebut. Ia menjelaskan, lokasi bencana berada di atas tanah milik ESDM Migas.

“Yang mana dulu memang peruntukannya untuk kawasan hijau. Jadi tidak lokasi mereka jadi malah mereka yang menempati lokasi ESDM,” ujar Bupati, Jumat (27/2).

Dari hasil pendataan, tiga keluarga diketahui telah memiliki lahan pribadi dan mendapatkan bantuan dari Baznas untuk pembangunan rumah. Sementara 13 keluarga lainnya diarahkan untuk tetap menempati Rusunawa Cepu.

“Mestinya karena itu tanah ESDM bisa menanyakan kepada pihak ESDM. Karena lokasi asetnya itu milik kementerian ESDM,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai aturan, lahan tersebut tidak diperuntukkan sebagai kawasan hunian karena merupakan lahan hijau. Warga yang memiliki tanah pribadi akan dibantu pembangunan rumah melalui Baznas.

“Ada cerita dan bisa di cek ke pihak Kecamatan Cepu, dulu memang sudah dikasih lahan di Wonorejo. Tapi oleh warga dijual dan itu bisa ditanyakan ke pihak kecamatan,” ungkapnya.

Bupati Upayakan Bantu Warga Terdampak Tanah Gerak

Arief Rohman menegaskan, Pemkab Blora tetap berupaya membantu warga yang menempati rusunawa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing. Bagi warga yang tergolong tidak mampu, bantuan tetap akan diberikan.

“Kemarin dari BBWS sudah melihat kondisi lapangan, karena di bantaran atau sungai itu sudah diteliti. Kemarin kami juga sudah minta ke ITB juga untuk meneliti dan rata-rata untuk yang tanah gerak itu lokasinya ada di pinggir sungai dan di bantaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk bangunan di bantaran sungai yang dinilai membahayakan, seharusnya tidak diberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jika membahayakan ya tentu tidak diberikan izin,” imbuhnya. (Lingkar Media Network/ Lingkartv.com)