BNPP Lakukan Pemetaan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang di Kawasan Perbatasan Negara

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pemetaan terhadap kondisi riil Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) yang berada di kawasan perbatasan negara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengembangan dan pengelolaan PPPG.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, mengungkapkan bahwa pemetaan ini akan dilaksanakan oleh tim dari Asisten Deputi Lintas Batas Negara. “Mulai minggu ini kami akan melakukan upaya pemetaan atau profiling kondisi riil agar kita bisa memiliki data sebagai bahan menyusun rekomendasi tentang upaya pengembangan serta rencana pengelolaan PPPG dalam perspektif pengelolaan lintas batas negara,” jelas Robert dalam kegiatan Transformasi Organisasi pada Senin, 10 April 2023.

Robert juga menambahkan bahwa langkah pemetaan ini diambil berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, yang selalu mencantumkan pengaturan terkait PPPG.

Beberapa contoh lokasi PPPG di perbatasan negara antara lain, di Aceh terdapat dua titik PPPG, yaitu di Lam Reh dan Teluk Langsa. Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat PPPG di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

PPPG merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan terdepan dalam meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan lintas batas di kawasan perbatasan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, PPPG memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

• Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan
• Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara
• Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang
• Pusat perdagangan dan jasa
• Pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal
• Pusat pelayanan transportasi laut