Belanja Negara NTB Capai Rp2,51 Triliun di Awal 2026

Mataram (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2,51 triliun atau 11,16 persen dari total pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Januari 2026.

Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan capaian itu mencerminkan peran aktif APBN dalam menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun.

"Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," ujar dia di Mataram, NTB, Kamis.

Ratih menjelaskan rincian belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik di daerah.

Alokasi belanja pemerintah pusat antara lain menyasar sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar.

Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu APBN.

Kemudian Pemerintah pusat telah menyalurkan dana bagi hasil senilai Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

"APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah," ucap Ratih.

Realisasi belanja negara yang cukup tinggi di awal tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.

Pada sisi pendapatan, imbuh Ratih, realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN. Kinerja tersebut ditopang penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendorong pembangunan yang inklusif mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi," pungkas Ratih.