Belanja Negara NTB Capai Rp2,51 T, Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PRIORITAS, 26/2/26 (Jakarta): Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ratih Hapsari Kusumawardani, menyampaikan, realisasi belanja negara yang telah dicapai hingga akhir Januari 2026 mencerminkan kinerja fiskal yang berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi indikator, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan aktif sejak awal tahun dalam mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026,” ujar dia di Mataram, NTB, Kamis (26/2/26), dikutip dari Antara.

Ratih menguraikan, komposisi belanja negara tersebut mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp326,62 miliar, atau setara 4,21 persen dari total pagu, yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan berbagai pelayanan publik di wilayah setempat.

Bidang pendidikan hingga kesehatan

Alokasi belanja pemerintah pusat tersebut diarahkan ke sejumlah sektor strategis, di antaranya bidang pendidikan dengan nilai Rp68,71 miliar, sektor ekonomi sebesar Rp42,72 miliar, sektor keagamaan Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan yang memperoleh anggaran Rp11,60 miliar.

Di sisi lain, hingga akhir Januari 2026, realisasi penyaluran dana transfer ke daerah tercatat mencapai Rp2.185,40 miliar atau setara 14,81 persen dari total pagu yang dialokasikan dalam APBN.

Selanjutnya, pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana bagi hasil sebesar Rp27,19 miliar yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, dana alokasi khusus nonfisik terealisasi sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

“APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah,” tutur Ratih.

Tingginya capaian realisasi belanja negara pada awal 2026 dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan laju pembangunan sekaligus memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak.

Sementara dari sisi penerimaan, Ratih menambahkan bahwa pendapatan negara hingga periode tersebut telah mencapai Rp294,83 miliar atau sekitar 5,27 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN. Capaian itu didukung oleh kontribusi penerimaan perpajakan, sektor kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pembangunan yang bersifat inklusif, mencakup pemenuhan layanan dasar masyarakat, penguatan infrastruktur, serta pemberian perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.