Perang Timur Tengah Ancam Stabilitas Ekonomi dan APBN 2026
Portal News Day - Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi mengatakan, akibat Perang di Timteng, Harga Minyak Bisa Naik Tinggi, Risiko APBN 2026 “Jebol”.
Menurutnya, pengalaman perang di Timur Tengah tahun 1973, Israel menguasai Dataran Tinggi Golan sampai, harga minyak naik 400 persen dari 3 dolar AS per barel menjadi 12 dolar AS.
“Kalau trend harga ini terulang, APBN tahun 2026 bakal jebol. Koreksi radikal harus dilakukan untuk proyek “boros” anggaran seperti MBG, pertahanan dan program ambisius pangan,” katanya.
Dikatakan, mau tambah pinjaman dari luar negeri melalui penerbitan SBN?Rasanya akan semakin sulit diperoleh di tengah pasar uang dunia yang folatile dalam kondisi perang yang sedang berlangsung.
Pengamat ekonomi ini mengatakan, Obligasi pemerintah Indonesia kurang diminati, karena risiko finansialnya dianggap tinggi. Buktinya? Suku bunga obligasi pemerintah, tingkat imbal hasil 6,5 persen, jauh lebih tinggi dari negara Asean lainnya sekitar 4 persen.
Menurut Jro Gde Sudibya, tanpa revisi total APBN 2026, risiko gagal bayar hutang ada di depan mata. Gagal bayar utang, akan mengakibatkan dampak layaknya bola salju, risiko kredit naik, investasi dalam dan luar negeri akan kembali tertunda, semuanya ini akan menekan pertumbuhan ekonomi, mendorong inflasi, pengangguran, di tengah ambang batas kesabaran sosial rakyat nyaris terlewati.
“Risiko ekonomi politiknya tinggi. Para “punggawa ” sekitar Presiden harus memberikan masukan untuk risiko ini. Very dangeriously risk. Jangan lagi ABS,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, tanpa revisi APBN 2026 angka defisit bisa tumbuh angka 3 persen melampaui aturan UU. Bisa membawa implementasi politik serius. Di masa krisis, DPR semestinya pemberian masukan konstutruktif bukan kesannya lepas tangan.
“Dengan dana penghasilan resmi per bulan Rp.230 juta, semestinya tidak “ngeles” pemerintah dan kemudian lepas tanggung-jawab. Berempatilah kepada kepentingan publik tunjukkan sikap kenegarawanan di masa krisis. Tidak sekadar datang “meminta” dan atau “membeli” suara menjelang pencoblosan,” katanya.
Tantangan Keras Kepemimpinan Nasional di Tengah Potensi Risiko Perang Dunia Ketiga.
Menurut Jro Gde Sudibya, pasca kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatolah Ali Khamenei, Sabtu, 28 Februari 2026, terjadi tindakan balasan oleh Iran, menyerang dengan senjata rudal: kapal induk AS ASS Abraham Lincoln, pangkalan udara dari Qatar, UEA, Arab Saudi, pangkalan udara Perancis di Qatar.
“Apalagi pernyataan dukungan Rusia, China dan Korea Utara terhadap Iran, yang punya potensi perang akan meluas dan semakin sulit untuk dihentikan. Bisa-bisa terjadi potensi risiko awal dari Perang Dunia Ketiga,” katanya.
Tantangan keras kepemimpinan nasional.
Menurut Jro Gde Sudibya, hika kondisi semakin memburuk -worse scenario-, perang di Timur Tengan meluas, semakin membakar kawasan itu, Korea Utara menyerbu Korea Selatan dengan rudal (bisa saja dengan Hulu Ledak Nuklir), China menjalankan ambisinya menguasai Taiwan terus menusuk ke Selatan menguasai Laut China Selatan.
Ia menegaskan, pangkalan AS yang ada di Jepang dan Filipina melakukan serangan balasan. Australia dengan kerja sama kapal selam nuklir dengan AS dan Inggris melakukan serangan balasan dari dari arah Utara.
“Posisi Indonesia menjadi terjepit, di tengah kemampuan Alutsista TNI yang terbatas, dan daya tahan perang berkepanjangan yang relatif pendek,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, pemimpin nasional mesti memutuskan ke pihak mana kita akan memihak, dalam risiko tinggi terhadap keberlanjutan negara bangsa.
Dikatakan, dalam “worse case” di atas, timbul pertanyaan: berapa bulan stock pangan yang ada untuk menghidupi 280 juta orang jika Selat Malaka mengalami pemblokiran, sehingga ekspor – impor berhenti dalam kurun waktu yang tidak jelas.
“Bagaimana Kabinet Merah Putih menyusun “contingency plan” pada butir b di atas, dalam potensi risiko kelangkaan pangan, meledaknya kemiskinan dan berlipat gandanya kelaparan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.
